PEMERINTAH DAERAH ANGGARKAN DANA 2,9 TRILIUN UNTUK PILKADA 2017

HABA MEUTANGKE, JAKARTA – Pemerintah daerah menganggarkan dana sebesar Rp 2,9 triliun untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017. Jumlah tersebut dialokasikan untuk penyelenggara pemilu (KPU), pengawasan pemilu (Bawaslu), dan pengamanan pemilu.

Direktur Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Reydonnyzar Moenek mengatakan, saat ini seluruh daerah yang Februari mendatang akan melangsungkan Pilkada serentak sebanyak 7 provinsi dan 94 kabupaten/kota, telah menyiapkan anggarannya.

“Jumlah tersebut meliputi anggaran untuk KPU Rp 2,4 triliun, Bawaslu Rp 426 miliar, dan pengamanan Rp 74 miliar,” kata Reydonnyzar yang akrab disapa Donny seperti dikutip dari laman resmi Kemendagri, Kamis 7 April 2016.

Ia menambahkan, jumlah tersebut masih belum final. Menurut dia, banyak daerah yang punya pemahaman lain soal dana pengamanan. Mereka menganggap keperluan itu nanti mendapat dukungan dari APBN. Padahal, mereka sebaiknya menganggarkan hal tersebut di awal-awal.

KPU dan Bawaslu saat itu pernah meminta agar dana pilkada ini dari APBN, namun kesepakatan pemerintah dalam revisi UU Pilkada, tetap dari APBD, namun kebutuhan pengamanan, ke depannya akan dianggarkan juga dari APBN. Namun bukan berarti daerah tak menganggarkannya.

“Tetap anggarkan saja dulu buat pengamanan berapa. Nanti kalau memang dapat anggaran dari APBN untuk menutupi yang kurang saja. Sisanya kan bisa masuk silpa,” ungkap dia.

Menurut dia, saat ini untuk kebutuhan KPU, sebanyak 101 daerah telah menganggarkan 100 persen. Kemudian, Bawaslu 80 persen dan baru sekitar 40 persen untuk pengamanan. Kemudian terkait target NPHD pada akhir April ini, Kemendagri yakin bisa terlaksana secepat mungkin. []