WARGA LAPOR KEUSYIK KE POLISI TERKAIT DANA DESA

HABA MEUTANGKE, LHOKNIBONG – Warga Gampong Buket Kareung, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur melaporkan Keusyik (kepala desa) mereka ke Polsek setempat terkait dugaan penyimpangan Anggaran Dana Desa (ADD), Senin 11 April 2016.

Sabri, salah seorang warga Gampong Buket Kareung, kepada wartawan saat ditemui di Polsek Pante Bidari mengatakan, Keusyik desanya, yakni Abdul Wahab, dilaporkan ke polisi atas dugaan penyimpangan dana ADD yang dikelola oleh Keusyik sejauh ini.

“Ya, kami melaporkannya karena ada dugaan penyimpangan dana ADD yang dikelolanya,” kata Sabri yang didampingi sejumlah warga desa itu usai memberikan keterangan kepada Kapolsek Pante Bidari, Iptu Zainir.

Sabri menyebutkan, adapun dugaan penyimpangan seperti yang dilaporkannya ke polisi antara lain, pembangunan satu unit Mandi Cuci Kakus (MCK) di lokasi menasah desa itu yang jumlahnya mencapai 33 juta lebih. Kemudian masalah penggunaan dana ADD untuk pembersihan kebun sawit dan untuk operasional Posyandu.

“Untuk pembanguunan MCK saja bisa menghabiskan anggaran 30 juta lebih. Paling-paling biasanya cukup 15 juta sudah selesai siap pakai. Kemudian masalah penggunaan dana untuk operasional kebun sawit milik desa dan untuk Posyandu juga tidak jelas,” urainya.

Sementara itu, Keusyik Buket Kareung, Abdul Wahab, saat ditemui wartawan menjelaskan, terkait dana ADD ini, dirinya mengaku telah mengelola dana itu dengan baik dan sesuai aturan atau prosedur yang diketahuinya. Bahkan, kata Abdul Wahab, jika ada warga yang ingin mengetahui lebih rinci tentang dana itu, dirinya juga bisa menjelaskan dengan rincian sesuai penggunaan.

“Untuk pembersihan kebun sawit habis Rp 1.500.000 per hektar. Dikalikan dengan luas kebun 7,5 hekar, total habis termasuk ongkos tebang pohon kayu serta ongkos kerja orang harian lepas Rp14.850.000. Sisa Rp18.475.000,” jelas Abdul Wahab.

Kemudian, tambahnya, untuk anggaran jatah Posyandu, sudah dialihkan ke Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) karena ada kunjungan ibu PKK dari Kabupaten. Untuk operasional PKK ini menghabiskan anggaran Rp 5.460.000 dari jumlah total Rp 8.915.000. Lalu sisanya Rp 3.455.000.

“Dari semua anggaran Rp111.844.500 dikurangi Rp82.710.000, sisanya semua Rp29.134.500. Sisa yang ini kan mau saya buat MCK. Rencana MCK itu mau dibuat cor lantai, paling-paling kalau ada sisa sekitar satu jutaan,” rinci Keusyik.